tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru. Yogyakarta diselenggarakan internalisasi dan pembahasan Pedoman Tata Naskah Dinas (TND) sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. tata naskah dinas pemerintah daerah terbaru

15 September 2023. 24. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang. penyempurnaan menjadi “Pedoman Tata Naskah Dinas”. Login; Tema Jenis. Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 396. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. Pemkab Kuningan; JDIH DPRD Pemkab Kuningan; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. 39 Thn 2008 TTG KEMENTERIAN NEGARA. bahwa dalam rangka tertib administrasi, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas Dan Papan Nama Instansi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pendelegasian. Nomor. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. bahwa dalam rangka ter tib, efisien dan efektivitas. lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas; 4. DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Kamis (11/3) bertempat di ruang Kelas Lantai 3 Perwakilan BPKP D. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN. Pasal 2 {1} Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagr pemerintahan daerah dalam menJrusun tata naskah dinas. Susunan Telaahan Staf . Daerah Kota Medan, Anton Syahputra. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlu ditetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan danTATA NASKAH DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 24 Tahun 2009 TTG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; c. Tersebab itu, arsip harus dikelola dengan baik dan benar. 11. 23. Naskah Dinas khusus. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. PP 2021. Karena tidak lagi bisa mengakomodir dinamika di lapangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok. 24 tahun 2012) 2 dasar hukum • uu no. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Bali 30 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan. 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. • uu no. Pasal 5 (1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. 43 Th. Produk Hukum Terbaru. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020; 13. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan nomenklatur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; b. Demikianlah yang bisa saya share Kode Nomor Surat Dinas Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah . Jenis naskah dinas, mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah. Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). 2017 TENTANG (LAMPIRAN) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 3928 NO. Permendagri nomor 55 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; 9. Surat-surat tersebut termasuk ke dalam surat resmi. Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun. pengamanan Naskah Dinas; Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Manfaat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Bentuk Peraturan. 2017. Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah: 1. Https Salepok Files Wordpress Com 2015 03 Pmk 1538 Tahun 2011 Pdf . jumlah 35 halaman. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau; Mengingat : 1. 17. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH: Detail Dokumen. Pendidikan No. terwujudnya keterpaduan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 3. (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. Naskah Dinas Penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi. . Instansi. Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa. 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan. kewenangan daerah. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. Pedoman Tata Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 merupakan acuan umum bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan/atau BUMN/BUMD dalam penyusunan tata naskah dinas. T. f 2021, No. Lampiran adalah bahan keterangan yang disertakan pada surat asli sebagai bukti,. ABSTRAK: a. Semoga bisa dipedomani dan dilaksanakan bagi sekolah-sekolah agar sesuai dengan standar pola kearsipan pemerintah. Contoh Format Penomoran Naskah Dinas pada Instruksi, surat edaran,Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai; b. UMUM KEPADA DAERAH OTONOM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 30 Januari 2023, Penulis : Puji Prasetyo “Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah menerbitkan kebijakan baru berupa Specific Grant dalam. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. 24. Tahun. 461: 53: 2014:Informasi mengenai Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah Terbaru. Tempat Terbit - Delegasi - File Peraturan: Attachment Size; Permendagri nomor 55 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: TEU Badan: Jawa Barat: Tempat Penetapan: Bandung: Tanggal Penetapan: 08 Juni 2018: Tanggal Pengundangan: 08 Juni 2018: Sumber-Subjek-Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap din. bahwa tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan. Peraturan Gubernur. 4. JDIH Kabupaten Purwakarta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Admin dari blog Berbagai Naskah 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah terbaru dibawah ini. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan pada Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati nganjuk nomor 15 tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2016: n/a: n/a: 159: 21: 2015: 2015-07-28:lingkungan instansi Pemerintah Daerah. (2) Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. Agenda Terbaru. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan. ABSTRAK: bahwa Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011; bahwa berdasarkan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan. 24 tahun 2009 ttg bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan • pp no. 30 Desember 2020. Petugas yang mengelola arsip disebut arsiparis. Pergub No 39 Tahun 2010. 38 thn 2007 ttg pembagian urusan antara pem,. Peraturan Menteri Nomor 3 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Tajuk Entri Utama: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. PERBUP No. Bentuk Peraturan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; 12. Contoh 6: Kop Naskah Dinas Badan Daerah PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jin Telp Fax Kode Pos TULUNGAGUNG 7. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat Komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Riau. Jenis naskah dinas, mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH - Download as a PDF or view online for free. Kategori Peraturan: Peraturan Menteri. Naskah Dinas pengaturan; b. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Dan Penyusunan Instrumen Hukum Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kop surat, tata bahasa baku, format penulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, dan sederet ciri surat resmi lainnya. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 10. 1 MiB) 10 Peraturan Walikota Malang No 10 Tahun 2020 (1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang. id. 32 MB: Produk Hukum Terbaru. U. Rapat Pembahasan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. 18. 2016. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; c. NA Raperda Tahun 2023; NA Raperda Tahun 2022; NA Raperda Tahun 2021; NA Raperda Tahun 2020; NA Raperda Tahun 2019. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. Pejabat yang Menetapkan. Permendagri No 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jenis. undang undang dasar 1945. PERATURAN BUPATI Tahun 2021 No 107. Pergub No. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. Naskah Dinas penugasan. pembuatan Naskah Dinas; c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. PP tentang penomoran surat dinas tertuang dalam Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian. 32 MB: Produk Hukum Terbaru. daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di en. CONTOH 17. 513, 2020 KEMENDAGRI. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Tata Naskah Dinas DiABSTRAK: bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi peyelenggaran pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkannya peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah. 5. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. Aplikasi TNDE diciptakan berdasarkan: => Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun. Contoh Surat Mutasi Staf Contoh Surat . Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sudah disesuaikan dengan peraturan / keputusan Instansi yang bersangkutan, sehingga sudah dapat implementasikan sesuai kebutuhan dan peraturan / keputusan / ketentuan yang berlaku. Bimtek Korespondensi Dan Tata Naskah Dinas Pusdiklat. Download Buku Saku. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman · Tata Naskah Dinas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun tata cara. tentang Tata Naskah Dinas di Pemeirntah Daerah; 12. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib, efisien dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan. jabatan atau perangkat daerah. Dikutip dari buku yang berjudul Menyusun Dan Menandatangani Naskah Dinas : 4 Jenis Naskah Dinas, Khalid Efendi. bahwa dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu melalui Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; b. Pemerintah Provinsi Riau. 2015. . Peraturan Bupati Sleman Nomor 2. lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir. Kota Pekanbaru. Informasi Manajemen Tata Naskah Dinas terintegrasi pada unit kerjanya; dan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap implemenLasi SisLe111 Informasi Manajernen Tata Naskah Dinas terintegrasi pada setiap Biro-biro. download: produk hukum daerah terbaru. III. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. elektronik yang terpisah dari Naskah Dinas pengantar harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. No. Tematik. BAB II TATA NASKAH DINAS Pasal 2 Azas tata naskah dinas terdiri atas: a. SALINAN. 72/2016: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN: NO_72_16. Pasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. Berkaitan hal tersebut, maka Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah ( LPMKP2D ) didukung oleh narasumber dari Kemendagri RI bersedia membantu Aparat Pemerintah Daerah. 33 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas di Lingkungan. Peraturan Walikota No. pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi. 11. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. 065. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. pdf. Sumber : weborganisasi. Kewenangan dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daerah 31/10/2014 2 Prov. ABSTRAK: a. peraturan kepala skpd pemerintah kabupaten kulon progoPergub No 39 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. a tahun 2013 tentang pedoman umum bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah daerah kabupaten. instansi pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi: Lihat Rincian: Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011: Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Lihat Rincian: Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011: Perbup Nomor 34. Naskah Dinas pengaturan; b.